PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) MENUJU SURPLUS BERAS 10 JUTA TON PADA TAHUN 2014

Makalah lainnya pada Seminar Nasional : Meningkatkan Produksi Padi Nasional, MENCAPAI SURPLUS 10 JUTA TON BERAS.Seminar Nasional ini telah diselenggarakan pada  Hari Rabu, 14 Desember 2011, Majalah Tabloid AGRINA.

Presentasi makalah ini dibuat dan disampaikan oleh KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN. Judul : PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) MENUJU SURPLUS BERAS 10 JUTA TON PADA TAHUN 2014.

https://groups.google.com/forum/#!topic/budiyonoharis2/FFkxjB2m3K8/overview

Strategi Pencapaian Suplus Produksi Beras 10 Juta Ton

Salah satu Makalah pada Seminar Nasional : Meningkatkan Produksi Padi Nasional, MENCAPAI SURPLUS 10 JUTA TON BERAS.Seminar Nasional ini telah  diselenggarakan Hari Rabu, 14 Desember 2011, di Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Pukul 12.00 - 17.00. Pembicara : Menteri Pertanian RI (Dr. Ir. H. Suswono, MMA), Prof.Dr.Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Dir.Jend. Tanaman Pangan Kementan RI (Ir. Udhoro Kasih Anggoro, M.S.), Dirut Perum BULOG (Ir. Sutarto Alimuso, M.M.), Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (Ir. H. Winarno Tohir). Penyelenggara : Majalah Tabloid AGRINA. 

Presentasi makalah ini dibuat dan disampaikan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin.

https://groups.google.com/d/topic/budiyonoharis2/KlPAmJ4i_Xk/discussion

Kerjasama Kegiatan antara BSR, BCL, dan Program Studi Agribisnis UNISMA

Sebuah kerjasama kegiatan antara Program Studi Agribisnis UNISMA, BSR (Bekasi Social Responsibility), BCL (Bekasi Cinta Lingkungan), dan DPPPJU Kota Bekasi telah dilakukan dalam bentuk “Gerakan Penghijauan Jalan Cut Meutia Kota Bekasi”.  Kegiatan ini terwujud berkat adanya Dana CSR Tahun 2010 dari Bank Jabar Banten (BJB) yang diserahkan sepenuhnya kepada BSR, sebagian dialokasikan kepada BCL untuk 3 (tiga) kegiatan Penataan dan Perbaikan Taman Cut Meutia, Penghijauan sepanjang Jalan Cut Meutia, dan Pemasangan Plank Kebersihan Lingkungan dan Penghijauan.  Kegiatan ini berlangsung selama Bulan Juni s.d. Desember 2011. 

Dekan Fakultas Pertanian UNISMA (Is Zunaini, Dra., M.Si.) mengerahkan sejumlah mahasiswanya untuk mengikuti dan mendukung kegiatan ini, menyatakan bahwa : “Bagi kami, keterlibatan sivitas akademika Program Studi Agribisnis UNISMA pada kegiatan ini merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat.  Kami bersyukur bahwa salah seorang dosen tetap kami, aktif berperan untuk organisasi BSR, selaku Sekretaris BSR (yakni : H. Budiyono), demikian pula salah satu rekan sejawat kami di BCL (Hidayat Tri Sutarjo, Ir., M.M.) juga selalu melibatkan peran kampus dalam kegiatan-kegiatannya, dan yang lebih membanggakan kami adalah bahwa alumni UNISMA (Drs. H. Makbullah) juga saat ini menjabat selaku Kepala Dinas di DPPPJU Kota Bekasi, sehingga ketiga lembaga itu dapat bergandengan tangan dengan sivitas akademika Program Studi Agribisnis UNISMA dalam pengelolaan taman dan penghijauan di Kota Bekasi”.   Lebih lanjut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian UNISMA bahwa Program Studi Agribisnis UNISMA memiliki visi yang terkait dengan 3 (elemen) penting, yakni mengembangkan wirausaha agribisnis (entrepreneurship), konsep pembangunan berwawasan lingkungan (sustainability), dan ketahanan pangan (food security).  Dalam hal ini, aktivitas pengabdian sivitas akademika Program Studi Agribisnis UNISMA melalui gerakan penghijauan dan penataan taman sangat relevan dengan konep pembangunan berwawasan lingkungan.   Sebuah kota yang memperhatikan taman-taman di wilayahnya  dan melakukan gerakan penghijauan berarti masyarakat kota tersebut  memiliki kepedulian tinggi terhadap konsep pembangunan berwawasan lingkungan. 

Sivitas dosen Program Studi Agribisnis UNISMA sangat mengkhawatirkan terhadap kondisi ruang hijau di Kota Bekasi.  Kondisi ruang hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai bila tidak diambil langkah-langkah yang strategis, akan mempercepat hilangnya ruang hijau kota akibat terpenetrasi oleh kegiatan terbangun. Ini terlihat jelas pada sempadan sungai yang berada di pusat Kota Bekasi yang sebagian besar sudah berganti menjadi daerah terbangun, sehingga menimbulkan permasalahan baru pada saat meluapnya sungai di musim hujan.  Ruang terbuka hijau di Kota Bekasi perlu diperluas proporsinya dan diarahkan pada pengembangan ruang hijau kota berupa hutan kota dan taman kota serta ruang hijau yang diperuntukan bagi resapan air atau folder air.

Kawasan lindung di Kota Bekasi meliputi 3 (tiga) kelompok, yakni kawasan resapan air (Karang Kitri dan lahan kritis di Kelurahan Sumur Batu), sempadan sungai (Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Bekasi, Kali Sunter, dan Bantaran Sungai Cikiwul), dan daerah sekitar situ (Situ Rawa Lumbu, Situ Rawa Gede, dan Situ Pulo).  Upaya untuk mempertahankan kawasan lindung (kawasan resapan air, sempadan sungai, dan daerah sekitar situ) untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup semakin berat dihadapkan pada kebutuhan dan keputusan yang lebih mengakomodasi pengembangan kawasan budidaya (permukiman dan ruang investasi).  Upaya rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan lindung semakin pesimis dihadapkan pada perilaku sebaliknya yakni semakin meluasnya konversi kawasan tidak terbangun menjadi kawasan budidaya (rumah, ruko, mall, dan sarana bisnis lainnya). 

KONSEP AGRIBISNIS

Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi; subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; subsistem agribisnis pengolahan (manufaktur), subsistem pemasaran; dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yanng kondusif bagi pengembangan agribisnis. Dengan demikian pembangunan sistem agribisnis mencakup lima sub-sistem, yakni:  

Pertama : Sub-sistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian (arti luas) yakni industri perbenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak) dan industri agro-otomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya. Kedua: Sub-sistem usahatani (on-farm agribusiness) yakni kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer.  Termasuk dalam hal ini adalah usahatani tanaman pangan dan hortikultura, usahatani tanaman obat-obatan, usahatani perkebunan, dan usahatani peternakan, usaha perikanan dan usaha kehutanan.  Ketiga  :  Sub-sistem pengolahan (down-stream agribusiness) yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product).  Termasuk di dalamnya industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam (barang-barang karet, plywood, pulp, kertas, bahan-bahan bangunan terbuat kayu, rayon, benang dari kapas/sutera, barang-barang kulit, tali dan karung goni), industri biofarmaka, dan industri agro wisata dan estetika.  Keempat  :          Sub-sistem pemasaran yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri.  Termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar (market intelligence).   Kelima :               Sub-sistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usahatani dan sub-sistem agribisnis hilir.  Termasuk ke dalam sub-sistem ini adalah penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi).

Dalam pembangunan sistem agribisnis, keempat sub-sistem tersebut beserta usaha-usaha di dalamnya  harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Karena itu tugas managemen pembangunan adalah mengorkestra perkembangan kelima sub-sistem tersebut secara harmonis.  Proses pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.  Dalam kaitan ini, pembangunan sistem dan usaha agribisnis diarahkan untuk mendayagunakan keunggulan komparatif (comparative advantage) Indonesia sebagai menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage).  Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagaimana diutarakan pada bab terdahulu, maka beberapa kebijaksanaan berikut ini perlu dilakukan.

Kebijaksanaan Makro

Kebijaksanaan makro yang dimaksudkan di sini adalah upaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis.  Kebijaksanaan dilakukan dengan melakukan melalui instrumen makro ekonomi, baik moneter maupun fiskal.

Kebijaksanaan Moneter

Instrumen moneter seperti suku bunga, uang beredar dan nilai tukar dapat dijadikan alat kebijaksanaan dalam merangsang berkembangnya sistem dan usaha agribisnis.  Dengan menetapkan suku bunga yang relatif rendah serta perlakuan kredit khusus bagi investasi dan atau modal kerja unit usaha yang bergerak dalam bidang agribisnis, maka pertumbuhan unit usaha sektor agribinis diharapkan makin cepat.  Hal lain yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijaksanaan suku bunga dan perkreditan adalah tercapainya keseimbangan alokasi kredit pada sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem on-farm dan sub-sistem agribisnis hilir sedemikian rupa, sehingga  ketiga sub-sistem tersebut berkembang secara seimbang. Harus dirancang kebijaksanaan moneter untuk memudahkan tersedianya modal bagi usaha-usaha agribisnis.

Kebijaksanaan Fiskal

Dua instrumen penting kebijaksanaan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah adalah alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan perlakuan pajak. Kebijaksanaan penerapan pajak dalam rangka perolehan dana pembangunan harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia usaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Demikian pula pembelanjaan anggaran pembangunan (investasi pemerintah) harus memberikan bobot yang lebih besar terhadap pembangunan sektor riil yang terkait langsung dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Selain investasi pemerintah, masih ada investasi lain yang dapat berpengaruh terhadap sistem dan usaha agribisnis. Investasi yang dimaksud mencakup investasi swasta domestik (PMDN) dan investasi swasta asing (PMA).  Investasi PMA dan PMDN memang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh pemerintah karena tergantung pengusaha itu sendiri.  Namun pemerintah dapat mempengaruhi keputusan investasi swasta melalui pengalokasian investasi pemerintah pada agribisnis dan bentuk-bentuk promosi yang lain.

Alokasi investasi pemerintah perlu memperhatikan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Bila pada suatu daerah misalnya Kawasan Timur Indonesia dimana tahap perkembangan sistem dan usaha agribisnis masih berada pada tahap awal (natural resources and unskill-labor based), investasi pemerintah perlu difokuskan pada investasi infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, irigasi, dll dan pada investasi pembinaan kelembagaan lokal dan penyuluhan.  Alokasi anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur publik tersebut di daerah akan merangsang masuknya investasi swasta termasuk PMA.

Pada daerah dimana tahap perkembangan agribisnisnya sudah memasuki tahap kedua (capital and skill labor based), investasi pemerintah perlu diprioritaskan pada pengembangan teknologi sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru bagi agribisnis di daerah tersebut untuk memasuki tahap pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh investasi/teknologi.  Selain itu diperlukan kebijaksanaan untuk merangsang investasi swasta (PMA, PMDN) dalam bidang sistem dan usaha agribisnis, sehingga aliran PMA ke Indonesia benar-benar mendukung pembangunan khususnya pembangunan agribisnis.  Kebijaksanaan promosi masuknya modal asing ke Indonesia yang hanya sekedar masuk tanpa memperdulikan sektor ekonomi mana dimasuki sebagaimana populer di masa lalu, hendaknya jangan diulangi lagi karena terbukti merugikan Indonesia sendiri.

Dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis, kebijaksanaan perpajakan perlu diarahkan untuk mempercepat transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.  Karena itu, kebijaksanaan perpajakan juga perlu memperhatikan karakteristik dan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Pembebasan pajak atau keringanan pajak sejak dimulai investasi sampai mencapai titik impas (gestation periode) bagi perusahaan yang mengembangkan industri hilir dan  industri hulu agribisnis, juga dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan agribisnis.

Kemudian untuk mempercepat pengembangan teknologi agribisnis dan peningkatan sumberdaya manusia, perlu kebijaksanaan pajak yang kondusif.  Perusahaan agribisnis yang mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi (R & D) dan peningkatan kemampuan (SDM) perlu diberikan keringanan pajak atau diperhitungkan sebagai biaya (keuntungan yang tidak dikenakan pajak). Dengan kebijaksanaan pajak yang demikian diharapkan perusahaan agribisnis akan terangsang untuk memperkuat R & D dan Human Resources Development (HRD).

KONSEP KETAHANAN PANGAN

Istilah Ketahanan Pangan berasal dari istilah “Food Security”, yang diartikan sebagai the availability of food and one's access to it. A household is considered food-secure when its occupants do not live in hunger or fear of starvation. http://en.wikipedia.org/wiki/Food_security.  Perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap hal ini diwujudkan dengan menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.  Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.  Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.  Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara  jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.  Sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi darat, laut  dan udara yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian  pangan.

Cadangan pangan nasional diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan  pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota,  Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan  pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan  pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme  yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada itu, penyaluran pangan secara khusus diutamakan bagi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

Ketentuan pengendalian harga khususnya terhadap pangan tertentu yang bersifat pokok bertujuan untuk menghindari terjadinya gejolak harga yang berakibat resahnya masyarakat seperti keadaan darurat yang meliputi bencana alam, konflik sosial dan paceklik yang berkepanjangan. Dengan demikian pengendalian harga pangan harus mengetahui mekanisme pasar atau adanya intervensi pasar dengan cara mengelola dan memelihara cadangan pangan pemerintah, mengatur dan mengelola pasokan pangan, mengatur kelancaran distribusi pangan dan menetapkan kebijakan pajak dan/atau tarif.

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggu-langan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

PRINSIP-PRINSIP PERTANIAN ORGANIK

Prinsip-prinsip berikut merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global.  Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai-nilai sejarah, budaya dan komunitas menyatu dalam pertanian. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip tersebut mengilhami gerakan organik dengan segala keberagamannya. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi pengembangan posisi, program dan standar-standar IFOAM.

Pertanian organik didasarkan pada Prinsip kesehatan, Prinsip ekologi, Prinsip keadilan, dan Prinsip perlindungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam visi yang digunakan di seluruh dunia. Setiap prinsip dinyatakan melalui suatu pernyataan disertai dengan penjelasannya. Prinsip-prinsip ini harus digunakan secara menyeluruh dan dibuat sebagai prinsip-prinsip etis yang mengilhami tindakan.

Prinsip Kesehatan

Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.

Prinsip Ekologi

Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus-siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan-bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan-bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam. Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan pertanian. Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan atau mengkonsumsi produk-produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.

Prinsip Keadilan

Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.  Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen.  Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik  bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan maupun produk lainnya dengan kualitas yang baik. Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin kesejahteraannya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

Prinsip Perlindungan

Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Karenanya, teknologi baru dan metode-metode yang sudah ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Maka, harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering). Segala keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses-proses yang transparan dan partisipatif.

This document is a translation of the English document entitled “Principles of Organic Agriculture”, which text was adopted by the IFOAM General assembly in Adelaide in 2005 and is the only official reference for the Principles. IFOAM does not endorse responsibility for the content of this translated version. For any doubt regarding the exact meaning of its content, please refer to the English version.

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements

IFOAM Head Office

Charles-de-Gaulle-Str. 5

53113 Bonn, Germany

Phone: +49 - 228 - 92650 - 10

Fax: +49 - 228 - 92650 - 99

Email: HeadOffice@ifoam.org

www.ifoam.org

Pelatihan Pembuatan Hidroponik, Verticulture, dan Kompos

Sejumlah LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) dari beberapa perguruan tinggi se-Indonesia, termasuk pula dari staf dosen Program Studi Agribisnis UNISMA, diundang untuk meninjau beberapa fasilitas yang tersedia  di  Taman Wisata Mekarsari.  Perwakilan LPM tersebut diundang oleh Haryono Suyono Center untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan (16 September 2011) meliputi : Pembuatan Hidroponik, Verticulture, dan Kompos.  Diharapkan melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh bekal untuk penerapan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh masing-masing LPM Perguruan Tinggi di wilayah kabupaten/kota masing-masing. 

Taman Wisata Mekarsari merupakan salah satu pusat pelestarian keanekaragaman hayati buah-buahan tropika terbesar di dunia, khususnya jenis buah-buahan unggul yang dikumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia, sekaligus merupakan tempat penelitian budidaya (agronomi), pemuliaan (breeding), dan perbanyakan bibit unggul untuk kemudian disebarluaskan kepada petani dan masyarakat umum. Taman wisata ini berlokasi di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Taman seluas 264 hektar ini dilengkapi dengan sarana wisata untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara. Wisata di tengah taman buah didukung oleh berbagai wahana yang mendekatkan pengunjung kepada alam, di antaranya: Family Garden, Rekreasi Danau (20 ha), Baby Zoo, Rusa Tutul, Garden Center, Greenhouse Melon, Outbound, Bunga Bangkai, Kids Fun Valley, Menara Pandang, dan Bangunan Air Terjun (Puri Tirto Sari).  Kegiatan-kegiatan yang menjadi favorit pengunjung antara lain: Company Gathering, Piknik Keluarga, Wisata Kebun Buah/Sayur, Barbeque, Senam Pagi, dan Fruitwalk (jalan-jalan di kebun buah).

Pada kesempatan lain, saat salah seorang dosen Program Studi Agribisnis UNISMA bertemu dengan staf Taman Wisata Mekarsari, di Jakarta, dibahas rencana tindaklanjut rintisan kerjasama yang dapat dilakukan antara Program Studi Agribisnis UNISMA dan Taman Wisata Mekarsari, khususnya berkaitan dengan rencana pengembangan yang dapat dilakukan secara bersama untuk memperkuat potensi bisnis Tanaman Hias di Kota Bekasi.

PELUANG EKSPOR FLORIKULTURA INDONESIA

Sivitas Akademika UNISMA diundang untuk mempersiapkan kepesertaan Indonesia pada Horti Asia 2012 (International Tradeshow for Horticultural and Floricultural Production and Processing Technology), yang akan dilaksanakan 9-11 Mei 2012 di Bangkok, Thailand, Kamis, 15 September 2011, Puri Asri I, Hotel Le Meridien Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 – 20, Jakarta.

Makalah Karen Tambayong dapat disimak pada link berikut ini.

https://groups.google.com/forum/#!topic/budiyonoharis2/9GzGEp7qNJ8/overview

KONDISI UMUM PERTANIAN TAHUN 2010

Penjelasan tentang NTP dan NTN :

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu. NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani mengalami surplus (tingkat pendapatan melebihi tingkat pengeluaran), NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami break even (tingkat pendapatan sama dengan pengeluaran) dan NTP di bawah 100 berarti petani mengalami defisit (tingkat pendapatan di bawah pengeluaran). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani merupakan indikator kesejahteraan petani dari sisi pendapatan, sedangkan indeks harga yang dibayar petani menggambarkan tingkat kebutuhan petani yang terdiri dari kebutuhan pokok (konsumsi rumah tangga) dan kebutuhan untuk biaya produksi pertanian.

Nilai Tukar Nelayan atau disingkat NTN dapat dijadikan indikator dari proxy kesejahteraan nelayan yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan Indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). It adalah produksi yang dihasilkan oleh nelayan dan Ib adalah segala konsumsi RTP (rumah tangga nelayan), biaya produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).  Apabila NTN lebih dari 100 maka dapat dikatakan petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan nelayan naik, lebih besar dari pengeluarannya. Dan apabila NTN sama dengan 100, berarti nelayan mengalami impas, kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi, pendapatan nelayan sama dengan pengeluarannya. Sedangkan jika NTN kurang dari 100 berarti nelayan mengalami defisit, kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan nelayan turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Perhitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP-Pi (Nilai Tukar Perikanan) masuk sebagai Sub sektor atau variabel perhitungan NTP (Nilai Tukar Petani) bersama-sama dengan sub sektor pertanian lainnya seperti tanaman pangan (NTP-P), hortikultura (NTP-H), tanaman perkebunan rakyat (NTP-Pr) dan Peternakan (NTP-Pt).

Produksi padi nasional tahun 2010: 66,41 juta ton GKG.

• Sekitar 80% Produksi terbesar berasal dari Jawa-Bali (kecuali DKI Jakarta), Sumatera (kecuali Riau, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi), Sulawesi Tengah & Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan & Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
• Produktivitas padi Nasional: 50,14 ku/ha.
• Semua Provinsi di Jawa-Bali serta Gorontalo produktivitas > produktivitas nasional.
• 14 provinsi produktivitasnya antara 40 –50 ku/ha atau di atas 80% dari rata-rata produktititas nasional,
• 12 provinsi produktititas padinya < 40 ku/ha

Sumber: BPS (ASEM, 2010)
http://musrenbangnas.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2011/04/Prioritas%20Nasional%205.pdf

TARGET PRODUKSI PADI, JAGUNG, KEDELAI, GULA, DAGING SAPI, DAN PERIKANAN TAHUN 2012

http://musrenbangnas.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2011/04/Prioritas%20Nasional%205.pdf

Triyono, Juragan Agribisnis Beromzet Miliaran

Judul Tulisan : Triyono, Juragan Agribisnis Beromzet Miliaran

Erlangga Djumena | Selasa, 25 Januari 2011 | 11:35 WIB http://www.kompas.com/

Mungkin kita perlu mencontoh semangat Triyono, finalis tingkat nasional Penghargaan Wirausahawan Mandiri 2010 ini. Meski memiliki kekurangan fisik, ia berhasil mendirikan usaha di bidang agribisnis peternakan dan berhasil mencetak omzet hingga Rp 3 miliar per tahun. Fisik Triyono memang tak sempurna. Meski ketika berjalan harus ditopang kruk yang mengapit di kedua lengannya, ia berhasil membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu memberikan manfaat kepada orang lain.  Tri, sapaan pria yang sejak berusia satu tahun divonis penyakit polio ini, bercerita bahwa ketika terjun di dunia agribisnis, dia tak banyak mendapat dukungan dari kerabat dan keluarganya sendiri. "Mereka saat itu selalu melihat ketidaksempurnaan fisik saya, mereka ragu akan kemampuan saya bekerja. Saat itulah saya merasa tidak berguna," kenang Tri.

Lelaki berumur 29 tahun ini teguh memegang prinsip: sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Penolakan yang selalu disematkan kepadanya ketika mencari pekerjaan menyadarkan Tri bahwa ia harus membangun usaha sendiri untuk mengasapi dapurnya. "Sudah pasti, saya adalah orang pertama yang ditolak perusahaan ketika melamar sekalipun IPK saya bagus," tuturnya sambil tersenyum.  Tri mulai merintis usaha agribisnis peternakan ketika masih berstatus sebagai mahasiswa. Dengan bermodalkan Rp 5 juta, ia memulai usaha bebek potong. Ia membeli 500 bebek untuk dia kembang biakkan dan dibesarkan di lahan pekarangan rumah keluarganya.

Ia benar-benar menerapkan ilmu peternakan yang diperoleh di bangku kuliah. Hasilnya tokcer. Banyak pesanan mampir karena kualitas bebek peternakan Tri terbilang unggul. Bebek hasil ternaknya bukan hanya sehat, tetapi juga memiliki berat proposional. Ini yang membuat harga "si kwek-kwek" selalu bagus.  Pelan tapi pasti, selama setahun Tri mampu mengumpulkan modal dari usaha bebek potongnya. Tri memakai tambahan dana itu sebagai usaha jual beli sapi menjelang Idul Adha.  Awal 2007 ia memberanikan diri memulai usaha jual beli hewan kurban. Ia mengenang, saat itu menjadi tahun terberat baginya. Selain harus mempersiapkan ujian skripsi, ia juga baru merintis agribisnis.  Walhasil, saat pagi hingga siang hari ia harus berkutat dengan kuliah. Setelah itu Tri mencurahkan waktunya membeli dan menjual sapi untuk pasokan hari raya kurban.  Seorang diri, ia memasok hewan-hewan tersebut ke beberapa daerah di sekitar Sukoharjo. Masuk keluar pasar setiap hari sudah menjadi kegiatan rutin. "Saya harus berjalan jauh dengan menggunakan kruk, mencari dan membeli sapi yang berkualitas kemudian mengantar sapi-sapi tersebut ke tempat pesanan," kenang Tri. Tapi, dia pantang menyerah meski beberapa orang kerap menolak bekerja sama dengannya.

Segala usahanya tak sia-sia. Tri lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,2, dan juga meraih untung dari hasil penjualan sapi kurban. Ia memutar kembali keuntungan itu sebagai modal membeli sapi dan ayam.  Menyadari peluang usaha dari agribisnis cukup besar karena menyangkut kebutuhan primer banyak orang, dengan bermodalkan Rp 20 juta, Tri pun mantap membangun usaha secara serius pada tahun 2008.  Dengan mengibarkan bendera CV Tri Agri Aurum Multifarm, Tri berbisnis peternakan terpadu sapi potong, ayam potong, dan pupuk organik. Meski tak memiliki latar belakang berbisnis, Tri mampu meraih pasar dengan cepat.  Bekal kuliah menjadi nilai plus mengembangbiakkan ternak. Alhasil, pada 2008 dia mampu meraih omzet Rp 50 juta per bulan. Dia juga berhasil membuka lapangan kerja baru di desanya.

Meski tak keluar sebagai pemenang Wirausahawan Mandiri 2010, Triyono tak kecewa. Maklum, sejatinya, melalui ajang bertaraf nasional ini, ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa peternakan sangat layak menjadi pilihan anak muda dalam berusaha. Asalkan, dikelola dengan manajemen yang baik.   Bagi Triyono, persoalan menang atau kalah bukanlah tujuannya mengikuti ajang Wirausahawan Mandiri 2010. Ada gol lain yang hendak dituju. Yakni, mengenalkan CV Tri Agri Aurum Multifarm ke seluruh Indonesia.  Tak hanya itu, Triyono juga ingin menunjukkan ke semua orang bahwa agribisnis bukan hanya usaha yang cocok untuk orang tua, tetapi juga dapat dikelola oleh anak muda seperti dirinya. "Saya ingin usaha agribisnis yang dikelola anak muda menjadi tren," ungkap Triyono.  Sejak mengembangkan usaha agribisnis dengan bendera Tri Agri tiga tahun lalu, omzet Triyono terus menanjak setiap tahun. Jika pada 2008, penghasilannya baru sebesar Rp 500 juta. Pada 2010 lalu pendapatannya melonjak enam kali lipat menjadi Rp 3 miliar.

Berbekal ilmu peternakan yang ia pelajari saat bangku kuliah, Triyono memulai usaha agribisnisnya dengan menjual bebek potong hingga kemudian beternak ayam dan terakhir sapi.  Kualitas ternak-ternak milik Triyono yang dibudidayakan di peternakan seluas 1 hektar tersebut terbilang unggul ketimbang ternak milik pelaku usaha lain. Meski begitu, bukan berarti Triyono boros dalam membudidayakan semua hewan ternaknya, justru sebaliknya. Tapi, "Bukan berarti saya irit memberi makanan ternak, tapi saya memberi makanan ternak secukupnya," ujar pria 29 tahun ini.

Hewan ternak yang diberi makan sesuai dengan asupannya dan tepat waktu lebih sehat dibandingkan dengan hewan ternak yang terus-terusan diberi makan. "Kami selalu memberi pakan tanpa campuran bahan kimia, hanya yang ada di lahan kamilah yang dimakan ternak, misalnya, rumput hijau," kata Triyono.  Cara ini tentu saja dapat menekan biaya operasional. Triyono juga memanfaatkan aneka bumbu dapur, seperti kunyit, jahe, dan lengkuas untuk mengobati ternak-ternaknya yang sakit akibat faktor perubahan cuaca. "Kalau ternak tak nafsu makan, tinggal diberi daun pepaya yang telah ditumbuk halus," imbuh dia.  Memanfaatkan pakan yang bersumber langsung dari alam tanpa campuran bahan kimia, Triyono mengatakan, juga akan menghasilkan sapi, ayam, dan bebek yang sehat dan bebas dari penyakit. Jadi, manajemen pakan, menurut Triyono, adalah 70 persen kunci dari keberhasilannya.

Namun, pola peternakan yang layak ditiru dari Triyono tak cuma sekadar soal memelihara, membesarkan, dan menjual hewan ternak, tetapi juga mengenai pengolahan limbah ternak. Triyono—yang kerap memberikan penyuluhan kepada mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta—memanfaatkan kotoran hewan ternaknya menjadi pupuk kompos, kemudian dijual ke pasar seharga Rp 350 per kilogram.  Dalam sebulan, Triyono dapat mengolah 15 ton kotoran ternak yang disulap menjadi pupuk. Pria yang sempat mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) selama setahun saat usia delapan tahun ini mengatakan, ide mengolah limbah peternakan muncul ketika ia melihat kotoran ternak yang makin menggunung di sekitar lahan peternakannya.  Untuk menjadi pupuk, Triyono mencampur kotoran ternak dengan tanah dan serbuk jerami. Pengerjaannya secara manual. Setelah semua bahan tercampur secara merata, kemudian dibungkus dengan plastik dan siap dijual ke pasar.

Meski usaha agribisnis seperti peternakan telah mengantarkan sebagian orang bergelimang harta, toh sektor ini belum menjadi pilihan kalangan anak muda. Selain masih dinilai terlalu kolot dan hanya cocok untuk orang tua dan masyarakat pedesaan, agribisnis khususnya peternakan dianggap tidak bergengsi.   Apalagi, Triyono mengatakan, memulai usaha di bidang agribisnis harus memiliki modal yang besar. Inilah yang membuat para peternak lebih terlihat sebagai pemasok yang hanya mengejar keuntungan semata.  Padahal, menurut Triyono, kalau usaha ini dikelola dengan baik, niscaya beternak bisa setara dengan usaha-usaha bergengsi lainnya, seperti kuliner, industri kreatif, atau jasa. (Mona Tobing/Kontan)